PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 213/PID.B/LH/2019/PN.SBR)

Di era digitalisasi, peran korporasi sedemikian luasnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari peran sebuah korporasi. Pemikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana (Strict Liability) dengan subyek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana dengan subyek orang alamiah (natuurlijke) tidak ada bedanya dimata hukum. Salah satu putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Pidana Pokok berupa denda karena dugaan perusakan lingkungan yakni PT. SBS (Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr tanggal 17 Oktober 2019 dengan pidana denda sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan pertama Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr kurang tepat karena yang harus bertanggungjawab secara seutuhnya adalah pengurus korporasi. Kedua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta memadai dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif dimana tidak melakukan pencegahan dalam hal penempatan (dumping) limbah dan/atau bahan B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat di jatuhkan pidana berupa pidana penjara. guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan serta dengan adanya fakta-fakta yang diperoleh bisa menjadi dasar Penyidik Kepolisian/PPNS dalam melakukan pengembangan terhadap subjek hukum perorangan.

1.  UEU-Undergraduate-24245-COVER.Image.Marked.pdf - 173 KB
2.  UEU-Undergraduate-24245-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 303 KB
3.  UEU-Undergraduate-24245-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 284 KB
4.  UEU-Undergraduate-24245-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 348 KB
5.  UEU-Undergraduate-24245-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 298 KB
6.  UEU-Undergraduate-24245-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 141 KB
7.  UEU-Undergraduate-24245-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 145 KB
8.  UEU-Undergraduate-24245-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 173 KB
9.  UEU-Undergraduate-24245-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 138 KB
10.  UEU-Undergraduate-24245-BAB1.Image.Marked.pdf - 148 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN